JURNALMERDEKA.id – PANGKALPINANG. Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bangka Belitung menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Provinsi Bangka Belitung pada Senin (5/01/2026).
Aksi ini merupakan agenda lanjutan yang sempat tertunda. Sebelumnya, demonstrasi dijadwalkan berlangsung pada 30 Desember 2025 lalu. Namun, pihak aliansi memutuskan untuk menjadwal ulang aksi tersebut demi menjaga kondusivitas daerah.
“Penundaan sebelumnya adalah wujud penghormatan kami terhadap nilai toleransi antarumat beragama, khususnya dalam suasana perayaan Natal dan Tahun Baru, serta mempertimbangkan hari libur nasional,”
Dalam aksi yang berlangsung tertib, Aliansi Rakyat Bangka Belitung membawa empat tuntutan kepada Pemerintah Provinsi Bangka Belitung, diantaranya:
-Massa menuntut agar pihak berwenang menghentikan segala bentuk tindakan kriminalisasi terhadap rakyat yang mencari nafkah melalui penambangan.
-Meminta pemerintah dan aparat penegak hukum segera membebaskan warga/penambang yang saat ini sedang ditahan.
-Menagih komitmen dan kesepakatan yang sebelumnya telah dibuat antara pihak penambang, PT Timah, dan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung terkait tata kelola penambangan.
-Menuntut kepastian hidup dan keadilan bagi seluruh rakyat Bangka Belitung yang bergantung pada sektor timah.
