JURNALMERDEKA.id – PANGKALPINANG. Komisi III DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar audiensi strategis bersama Walikota Pangkalpinang guna membahas pengembangan Pelabuhan Pangkalbalam. Pertemuan ini berlangsung di Rumah Residen Walikota Pangkalpinang pada Selasa (10/02/2026).
Langkah ini diambil menyikapi kondisi Pelabuhan Pangkalbalam yang dinilai sudah “krodit” dan memerlukan penanganan segera demi menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Ketua Komisi III DPRD Babel, Taufik Rizani, menegaskan bahwa kehadiran legislatif dalam pertemuan ini merupakan bentuk konsentrasi penuh terhadap urusan vital masyarakat. Menurutnya, pelabuhan adalah urat nadi perekonomian yang harus berfungsi optimal.
“Ini adalah bentuk konsen kita hadir di sini. Kami sudah mengundang pihak terkait untuk mencari solusi terbaik, di mana pelabuhan adalah pintu gerbang perekonomian agar berjalan dengan baik,” ujar Taufik.
Dalam audiensi tersebut, terungkap bahwa rencana pembangunan pelabuhan baru sebenarnya telah diinisiasi oleh kepemimpinan walikota sebelumnya. Namun, Taufik menekankan ada syarat mutlak yang harus dipenuhi sebelum pembangunan fisik dimulai yakni status lahan.
Dirinya juga mengatakan poin penting/syarat utama untuk membuat pelabuhan itu adalah Clear and Clean suatu, dimana lagan tersebut harus bersih dari sengketa atau kendala administratif sebelum proyek berjalan.
Dalam hal ini juga kata Taufik harus adanya dukungan penuh dari Pemerintah Pusat untuk merealisasikan infrastruktur skala besar ini serta keselarasan langkah antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota dalam menyikapi kendala di lapangan.
“Kita yakin jika kita bergerak bersama, maka semua akan berjalan lancar,” tambah Taufik optimis.
