JURNALMERDEKA.id – BELITUNG TIMUR. Sebagai bentuk komitmen dalam menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang tepat sasaran dan berkelanjutan PT TIMAH (Persero) Tbk menggelar Forum Group Discussion (FGD) pembaruan dokumen Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (RIPPM) di Kabupaten Belitung Timur.
FGD ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Sekretaris Daerah, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, hingga para kepala desa di Kabupaten Belitung Timur yang berlangsung di Auditorium Zahari MZ, Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, pada Rabu (1/7/2026).
Kegiatan ini menjadi wadah untuk menghimpun masukan dan aspirasi dari pemerintah daerah serta para pemangku kepentingan guna menyusun dokumen RIPPM yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dan selaras dengan arah pembangunan daerah.
Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur, Erna Kunondo, mengapresiasi langkah PT TIMAH yang menginisiasi forum konsultasi publik sebagai bagian dari penyusunan dokumen RIPPM.
“Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada PT TIMAH yang telah menginisiasi dan menyelenggarakan forum konsultasi publik ini. Forum ini menjadi wadah untuk membangun komunikasi, menyerap aspirasi, serta menyusun dokumen RIPPM yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat Kabupaten Belitung Timur dan selaras dengan arah pembangunan daerah,” ujar Erna.
Menurutnya, keberadaan PT TIMAH sebagai bagian dari aktivitas ekonomi di Kabupaten Belitung Timur diharapkan tidak hanya memberikan manfaat melalui investasi dan penyerapan tenaga kerja, tetapi juga menghadirkan dampak nyata melalui program-program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.
Ia menilai, pembaruan dokumen RIPPM menjadi langkah strategis agar program tanggung jawab sosial perusahaan dapat disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat, potensi daerah, serta mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Belitung Timur.
“Pemerintah Kabupaten Belitung Timur berkomitmen untuk terus membangun kolaborasi yang harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk PT TIMAH,” lanjutnya.
Erna berharap forum konsultasi publik tersebut mampu menghasilkan rekomendasi yang konstruktif sebagai dasar penyusunan program pemberdayaan masyarakat yang lebih efektif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.
“Forum ini menjadi momentum untuk menyampaikan berbagai masukan secara terbuka dan konstruktif. Saya berharap seluruh peserta dapat berpartisipasi aktif dengan memberikan pandangan, pengalaman, maupun usulan yang nantinya akan memperkaya substansi dokumen RIPPM sehingga menjadi pedoman yang implementatif dan mampu menjawab tantangan pembangunan ke depan,” ujarnya.
Ia juga berharap program-program pemberdayaan masyarakat yang akan dijalankan ke depan semakin mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi masyarakat, pendidikan, kesehatan, serta sektor-sektor strategis lainnya.
“Kami berharap program-program pemberdayaan masyarakat ke depan dapat semakin mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi masyarakat, pendidikan, kesehatan, serta sektor-sektor strategis lainnya yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Semoga forum ini menghasilkan rekomendasi yang konstruktif dan menjadi langkah bersama dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, serta memberikan nilai tambah bagi masyarakat Kabupaten Belitung Timur,” tutup Erna.
