JURNALMERDEKA.id — Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Fraksi PKS Dodi Kusdian, menilai pendidikan di Indonesia, khususnya jenjang SMA dan SMK, memerlukan perhatian khusus. Pemerintah provinsi diminta memfasilitasi kegiatan pelajar, membenahi sarana prasarana, serta memprioritaskan dukungan bagi guru yang ingin melanjutkan pendidikan.
Dodi juga mendorong dunia usaha dan industri meningkatkan peran melalui alokasi dana CSR yang lebih terencana untuk pendidikan. Hal itu ia sampaikan kepada wartawan usai menggelar reses gabungan anggota DPRD Babel Dapil Kota Pangkalpinang di Aula SMKN 2 Pangkalpinang, Sabtu (12/9/2026).
“Menyerap aspirasi dari dunia pendidikan, terutama karena kita tahu hari ini pendidikan kita perlu banyak perhatian khusus, terutama untuk tingkat SMA dan SMK itu yang pertama,” ujar Dodi.
Dodi kemudian merinci tiga poin aspirasi yang mengemuka dari guru dan pelajar. Pertama, kata dia, pemerintah provinsi harus memfasilitasi kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi siswa.
“Nah, tadi ada beberapa aspirasi dari teman-teman pelajar bagaimana kemudian fasilitasi kegiatan-kegiatan mereka, dan ini yang kemudian harus dibantu full oleh pemerintah provinsi,” katanya.
Kedua, Dodi menyoroti kondisi sarana prasarana sekolah yang belum optimal. Ia menyebut keterbatasan APBD akibat anggaran dari pemerintah pusat yang terus tergerus membuat pembenahan berjalan lambat.
“Yang kedua adalah terkait dengan sarana prasarana mereka juga menjadi perhatian yang kita lihat hari ini belum terpenuhi dengan baik, apalagi dengan APBD kita yang kemudian terus tergerus, sehingga anggarannya dari pemerintah pusat, harus di alokasikan lebih optimal,” jelasnya.
Ketiga, Dodi menekankan pentingnya peran dunia usaha. Ia menilai bantuan CSR selama ini belum berjalan terencana dan masih bersifat seremonial.
“Yang ketiga adalah bagaimana kita berharap ada peran-peran dari dunia usaha, baik dunia industri yang turut andil dalam dunia pendidikan kita, yang hari ini kita rasakan belum optimal, padahal kita punya perda terkait dengan CSR, misalnya bahwa mereka harus kemudian mengalokasikan anggaran terkait dengan pendidikan itu berapa persen pendapatan dari keuntungan bisnis mereka,” tegas Dodi.
“Hari ini masih banyak perusahaan yang belum tergerak, bantuan-bantuan diberikan hanya bersifat sebagai saya katakan gimmick-gimmick saja selama ini yang dilakukan, padahal kalau dilakukan secara terencana, terprogram, ini jauh lebih bisa membantu dunia pendidikan kita,” sambungnya.
Dodi juga menyinggung perlunya dukungan bagi guru yang ingin melanjutkan pendidikan. Ia meminta pemerintah provinsi membuat perencanaan anggaran yang jelas, baik melalui APBD maupun CSR.
“Ini mungkin yang penting bagi kita kemudian buat guru juga kita lihat bagaimana kemudian fasilitasi terhadap mereka terutama untuk misalnya mereka ingin melanjutkan pendidikan dan segala macam. Nah, ini juga harus diprioritaskan oleh kita,” ujar Dodi.
“Maka kemudian pemerintah provinsi harus membuat perencanaan itu mana yang dianggarkan oleh APBD, yang membantu lewat CSR itu yang kemudian dikokohkan oleh pemerintah provinsi,” imbuhnya.
Dodi mengingatkan Perda Nomor 7 Tahun 2012 tentang CSR sudah lama ada, namun implementasinya belum maksimal.
Komentar