JURNALMERDEKA.id — PANGKALPINANG. Dewan Perwwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bangka Belitung Dapil Pangkalpinang Melaksanakan reses bersama di SMKN 2 Pangkalpinang, Sabtu (12/09/2026). Adapun Anggota DPRD Dapil Pangkalpinang tersebut, Eddy Iskandar, Dodi Kusdian, Sadiri, Monica Haprinda, Ucok Oktahaber, Rustam Mataris, serta Hardi efendi.
Dalam resesnya, anggota DPRD Itu mengandeng OJK dan Bank Sumsel Babel untuk memberikan edukasi penguatan literasi keuangan bagi siswa SMA dan SMK. Eddy Iskandar menjelaskan reses digelar bersama karena persoalan masyarakat tidak hanya menyangkut satu komisi. Kolaborasi lintas komisi dari Dapil Pangkalpinang dinilai efektif menangkap kebutuhan warga.
“Kami gelar reses itu secara bersama karena persoalan masyarakat itu bukan hanya satu atau dua persoalan yang berkaitan dengan komisi tertentu, tapi juga banyak. Dengan demikian kami yang dari Dapil Pangkalpinang yang ada di semua komisi, bisa menangkap secara utuh kebutuhan dan aspirasi masyarakat dan memperjuangkannya menjadi program dari pemerintah seperti itu,” kata Eddy.
Fokus utama reses kali ini adalah literasi keuangan. Ia melihat pelajar yang baru memiliki KTP rentan terhadap penggunaan aplikasi keuangan ilegal. Karena itu, kata Eddy, DPRD menggandeng OJK dan Bank Sumsel Babel untuk turun langsung memberikan pemahaman.
“Hari ini kami bersama guru dan juga siswa-siswa sekolah SMA – SMK se-Pangkalpinang ada empat ratusan lebih orang ini reses bersama, terutama berkaitan dengan literasi keuangan, jadi kami juga menggandeng OJK dan juga Bank Sumsel Babel untuk menjelaskan hal tersebut,” ujarnya.
“Kami melihat persoalan literasi keuangan ini harus terus digencarkan, disampaikan kepada terutama adik-adik pelajar yang baru punya KTP, bisa buat rekening agar terhindar dari hal-hal penggunaan aplikasi yang menyentuh hal-hal yang bertentangan dengan hukum,” tegas Eddy.
Eddy juga menyinggung program pemerintah yang akan memberikan rekening kepada anak usia 17 tahun. Menurutnya, siswa harus dibekali kemampuan mengelola keuangan sejak dini.
“Kemudian termasuk juga bagaimana memanfaatkan atau me-manage potensi keuangan yang akan mereka dapatkan setelah punya KTP, karena mudah-mudahan sebagaimana program pemerintah nanti anak-anak yang 17 tahun itu akan diberikan rekening, sehingga mereka mulai bisa manage keuangan ke depan,” jelasnya.
Eddy mengakui keterbatasan anggaran menjadi kendala dalam merealisasikan seluruh aspirasi masyarakat. Namun ia memastikan DPRD akan memperjuangkannya secara bertahap.
“Alhamdulillah, kami selalu berusaha menyuarakan aspirasi masyarakat, kawan-kawan di DPRD juga kompak mendorong itu, persoalan yang dihadapi memang persoalan keterbatasan keuangan, sehingga memang tidak semua apa yang disampaikan bisa diselesaikan secara seketika, tapi secara bertahap mudah-mudahan ada solusinya,” ucapnya.
Komentar